Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (PKPM) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Perencanaan Pembangunan Nasional Bapennas) Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan kuliah umum di Gedung Auditorium FPEB lantai 6 (27/02/2023). Kuliah umum diikuti oleh para dosen dan mahasiswa dengan mengambil tema Perencanaan Pembangunan Berbasis Bukti : Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi dalam Mendukung Pembangunan yang Berkualitas dengan narasumber kuliah umum yaitu Maliki ST, MSIE, Ph.D yang merupakan Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (PKPM).
Rizky, Perencana Ahli Muda Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas, mengatakan bahwasanya pentingnya perencanaan yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan di Indonesia itu memang untuk memproyeksikan atau untuk mencapai target pembangunan karenadapat memastikan sumber daya yang dimiliki sudah memenuhi finansial terkait APBN/APBD yang dimana jumlahnya terbatas bisa dengan optimal digunakan untuk tujuan negara juga mensejahterakan masyarakat. Rizky juga mengatakan terkait konteks perencanaan merupakan proses optimalisasi anggaran yang dimiliki untuk bisa mencapai target yang sudah ditetapkan. Salah satunya dengan memberikan jaminan kepada masyarkat umum, khususnya untuk mengurangi kemiskinan.
Kepada redaksi, rizky juga mengatakan mengenai dampak nyata peran dari perencanaan bagi masyarakat. Jadi dalam konteks ini, data sosial ekonomi fungsinya adalah yang pertama untuk mensinergikan berbagai sumber data yang ada di berbagai kementerian, yang di harapkan bisa terintegrasi atau di dalam bahasa istilahnya satu data dengan data yang lainnya bisa terhubung satu sama lain. Implikasinya adalah target sasaran pembangunan, misalkan dalam hal ini masyarakat mendapatkan komplementaritas program artinya mendapatkan tidak hanya satu program tetapi mendapatkan berbagai program dari lintas kementerian hingga lintas ekonomi. Karena data yang tidak tepat dan tidak terintegrasi akhirnya masing-masing mendapatkan program padahal jika dilihat dari level pendapatan orang, orang yang paling bawah bisa mendapatkan lebih banyak. Program inipun sistemnya bukan untuk dibagi rata, program ini seharusnya komplementar yang dimana paling bawah dapat banyak, semakin keatas semakin menyesuaikan kebutuhannya. Misalkan, jaminan hari tua, jaminan kesehatan, dll yang sifatnya yang digunakan itu adalah inklusif.
Dalam perencanaan pembangunan nasional data yang akurat dapat membuat alokasi dana yang digunakan dapat dengan optimal. Itulah mengapa perencanaan sangat menentukan proses pembangunan nasional. Jenis data yang dapat dijadikan acuan pemerintah melalui kementerian PPN adalah data yang sifatnya kokok, terdapat di badan pusat statistik yang dikleuarkan secara reguler contohnya survei, sosial nasional terjadi dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Maret dan September. Lalu ada potensi desa, data keternagakerjaan yang termasuk reguler. Masing-masing kemeterianpun memiliki data-data yang sifatnya sektorat pertanian, dll. Data registrasi sosial ekonomi mencangkup lebih dari 65 variabel atau data makro. Data sosial ekonomi adalah data by name by address yang digunakan untuk perencanaan penganggaran. Data di awal digunakan untuk priorisasi daerah, priorisasi locus-locus program yang menyatukan antara data makro dan data mikro, yang dimana itu akan membantu optimalisasi anggaran yang dimiliki APBN/APBD/APBDes.
Rizky mengatakan target utama dari perencanaan pembangunan nasional berfokus pada sumber daya manusia, infrastruktur, pembangunan sistem pemeritahannya yang dimana hal itu saling berkaitan satu sama lain. Target untuk tahun 2045 terkait RPJP fokusnya adalah membangun sumber daya manusia generasi emas, jadi salah satu targetnya adalah kita keluar dari middle income trap atau posisi dimana kita harus punya akselerasi terkait dengan sektor ekonomi tidak lagi di sektor ekspor yang sangat basic ke industri yang lebih jasa dan industri. Agar hal itu tercapai harus dikelola mengenai kelembagaan agar tidak terjadi kasus korupsi, juga dengan optimalisasi anggaran, data yang bagus, manusia yang lebih cerdas, juga infrastruktur.
Bappenas menetapkan beberapa target pembangunan termasuk di dalamnya kajian-kajian terkait mencapai pembangunan. Seluruh kementerian terlibat karena sifatnya bappenas itu memiliki unit yang bermitra dengan masing-masing kementerian. Sekarang untuk penanggulangan pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan kabinet sosial, tetapi berkaitan juga dengan kementerian desa. Kaitannya dengan peran universitas sangat besar terhadap universitasnya jika di kelompokkan dalam lima kelompok yang berperan dalam pembangunan misalnya termasuk pihak pemerintah, termasuk pihak swasta, termasuk perguruan tinggi, termasuk media, termasuk komoditas secara umum. Universitas punya peran salah satunya adalah melahirkan inovasi-inovasi baru dan pendekatan baru berbagai program studi. Salah satu contohnya bappenas memiliki data resgistrasi sosial ekonomi universitas dengan kelebihannya terkait dengan akademik bisa mengeluarkan riset-riset spesifik terkait dengan contoh misalkan apakah PKH itu seoptimal mungkin untuk mengurangi kemiskinan yang punya kemampuan lebih untuk menganalisis adalah mahasiswa di perguruan tinggi. Kedua, menyambung bahasa yang ada di pemerintah kepada masyarakat secara umum ditranslate orang-orang yang ada di universitas yang lebih sedehana, bahasa-bahasa yang sesuai dengan konteks lokalnya seperti di UPI, bandung dan sekitarnya juga Jawa Barat.
Rizky mengatakan jika boleh di kelompokan satu terkait dengan analisis peran universitas dari data yang dimiliki oleh pemerintah maupun data yang dimiliki daerah itu akan membantu pemerintah untuk mengembangkan program. Diamana mahsiswa universitas sudah banyak kepentingan dalam artian kelompok tertentu dengan bahasa yang lebih netral. Rizky mengatakan “Kita punya pengalaman itu di kampus setiap tahun bahkan penting di negara ini, kampus tuh punya peran penting untuk check and balances agar tidak ada terlalu penguasaan pemerintah tanpa menggali informasi tersebut dari masyarakat secara umum yang bisa di translate universitas”.
Banyak yang di prioritaskan oleh Kementerian ppn dan Bapennas salah satunya adalah RPJP 2045 yang tahunannya terkait sumber daya manusia. SDM turunanya banyak, terkait Pendidikan, jika dikaji masalah terkait dengan stunting, gizi buruk, dll tetapi penargetan SDM ini yang sebenarnya mempunyai implikasi banyak ke sektor lain. Seperti conothnya Industri, yang kita bicarakan 10 tahun kedepan temen-temen sekarang ini, umur 30 nanti yang akan menguasai dan mengisi pasar tenaga kerja. Jadi, SDM itu salah satu prioritas. Kedua, terkait dengan digitalisasi, pemanfaatan teknlogi, akselerasi infrastruktur terkait dengan internet of things dll. Karena jika dilihat, saat ini yang sebenarnya mempunyai daya dobrak yang jauh lebih besar. Sekarang berapa data yang dihemat, haruskah kita melakukan aktivitas dengan zoom misalnya, itu bisa triliunan. Jadi kalau kita lihat lagi teknologi dan sistem informasi berkembang lainnya kalau itu bisa dioptimalisasi itu akan sangat membantu pembangunan secara umum (Agisna S, Intan Nurhilmi, Isna Fathia K, Fazria Aulia P, Nida Novia, Sonya Mustika NF, Vina Herlina)